Minggu, 11 Maret 2012

Ricuh DPT di Bener Meriah

Bener Meriah - Sinyalemen terjadinya penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2012 semakin mengemuka di Kabupaten Bener Meriah. Pada Jumat kemarin, seratusan mahasiswa bersama masyarakat ‘menyerbu’ DPRK Bener Meriah menyerukan agar Ketua KIP setempat dicopot karena diduga terlibat dalam permainan tersebut.

Dari Bener Meriah dilaporkan, demonstran tiba di Gedung Dewan sekitar pukul 10.00 WIB mengusung spanduk dan sejumlah kertas karton bertuliskan kalimat bernada protes atas terjadinya dugaan penggelembungan jumlah pemilih. Aparat keamanan dari Polres Bener Meriah dan Satpol PP tampak siaga mengawasi aksi tersebut.

Dengan menggunakan pengeras suara, Koordinator Aksi Demo, Zulfan Ariga berteriak; “KIP telah berbuat curang dengan menggelembungkan jumlah DPT hingga 15.000 orang. Copot segera Ketua KIP Bener Meriah,” tandas Zulfan disambut teriakan pendemo lainnya sambil serentak mengangkat tangan.

Zulfan juga meneriakkan agar anggota DPRK keluar dari dalam gedung untuk mendengarkan aspirasi rakyat. “Jangan hanya tidur,” teriak Zulfan. Detik-detik berikutnya langsung bergemuruh bait-bait syair lagu Iwan Fals yang dinyanyikan secara serentak oleh demonstran. “Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur saat sidang soal rakyat....”

Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, Joni Suryawan menemui demonstran dan selanjutnya massa diizinkan masuk ke ruang sidang. Di ruang sidang, di hadapan Wakil Ketua DPRK Joni Suryawan beserta seorang anggota, Sarkati, Kapolres Bener Meriah, AKBP Cahyo Hutomo, Ketua KIP Ahmadi SE, Asisten I, Tasnim, dan seorang anggota Panwaslih, Rosmanila, para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan.

Terkait pembengkakan DPT hingga 15.000 orang, pendemo meminta DPRK mencopot Ketua KIP Bener Meriah, Ahmadi karena dinilai tidak netral.

Pendemo juga menyinggung beberapa kampung di perbatasan Aceh Timur, seperti Sarah Gele, Sarah Reje, Ranto Panyang, Garut, dan Kampung Sejuk yang masyarakatnya terkesan dipaksa memilih di kabupaten Bener Meriah. Padahal, menurut pendemo, sesuai surat keputusan gubernur, masyarakat di kampung-kampung perbatasan itu masuk wilayah Aceh Timur. “Bukan kami tak membenarkan mereka tinggal di Kabupaten Bener Meriah, tetapi status mereka sudah jelas penduduk Aceh Timur. Mereka ditarik kemari untuk kepentingan yang tak jelas,” kata Zulfan Ariga.

Demonstran tetap merasa tidak puas meski anggota DPRK Bener Meriah memberikan penjelasan. Mereka tetap menuntut agar Ketua KIP Bener Meriah diberhentikan dari jabatannya. “Hukum harus ditegakkan Pak Kapolres. Kami mau masalah manipulasi jumlah penduduk ini ditangani secara hukum,” pinta seorang pendemo kepada Kapolres Bener Meriah, AKBP Cahyo Hutomo.

Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, Joni Suryawan menjelaskan, segala konflik mengenai pilkada harus disampaikan ke Panwaslih dan KIP. Pihak Dewan berharap penyelesaian berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat harus mengedepankan aspek hukum. Dewan juga sedang membahas beberapa poin lagi terkait aspirasi yang disuarakan masyarakat.

Sekitar pukul 12.05 WIB, setelah mendapat penjelasan dari Wakil Ketua DPRK Bener Meriah, demonstran membubarkan diri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar